Bimtek / Pelatihan Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Metode penyusunan laporan kegiatan penanaman modal harus dipahami oleh setiap pebisnis agar tidak terjadi kesalahan setelah modal di investasikan, dengan di lakukan pembuatan laporan di harapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang semakin baik. Investasi di bidang keuangan sangat menguntungkan, baik bagi investor maupun penerima investasi.

Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 penanaman modal harus di pertanggung jawabkan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala yang berisi perkembangan kegiatan perusahaan, kendala yang dihadapi oleh investor.

Laporan kegiatan ditujukan untuk mengawasi realisasi dari investasi dan produksi. Hal ini dilakukan pada perusahaan yang melakukan investasi, yang dilakukan terhadap semua bidang usaha kecuali perdagangan. Untuk usaha di bidang perdagangan hanya dilakukan pada usaha yang sudah memiliki izin resmi.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang Penanaman Modal tentang Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD: Biaya Kegiatan Rp. 4.500.000,- / Peserta Fasilitas Bimtek / Diklat: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas / Souvenir 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@puslatnas.co.id

www.puslatnas.co.id

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Jangka Waktu Pelaporan

Perusahaan yang telah memperoleh izin resmi dan terdaftar sebagai anggota yang mendapat dukungan modal, wajib melakukan laporan kegiatan secara berkala. Laporan di tujukan kepada BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKM.

Cara Pelaporan

1. Secara online yaitu dengan mengisi aplikasi yang telah disediakan, melalui sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik atau SPIPISE. Laporan secara online dapat mempermudah dan mempercepat sistem dari perusahaan yang memberikan investasi.
2. Laporan diserahkan dalam bentuk hardcopy secara langsung kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, PDPPM tingkat provinsi dan juga PDKPM tingkat kabupaten atau kota tempat dimana dilakukan penanaman modal. Hal ini memakan waktu yang agak lama namun lebih pasti keaslian laporannya.

Perusahaan yang menerima investasi harus menyusun laporan untuk diserahkan kepada perusahaan atau instansi yang memberi modal sesuai dengan tingkat wewenang yang dimiliki. Untuk isi dari laporan atau cara pembuatannya meliputi beberapa hal di bawah ini :

1. Nama perusahaan
2. Akta pendirian
3. Nama notaris
4. Surat bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
5. Nomor Pokok Wajib Pajak
6. Alamat
7. Jenis Usaha
8. Tempat usaha
9. Surat izin usaha
10. Realisasi modal tetap
11. Realisasi modal kerja
12. Realisasi sumber pembiayaan
13. Penyelesaian fisik
14. Penggunaan tenaga kerja
15. Hasil produksi
16. Kewajiban perusahaan

Semua hal yang tertera diatas wajib diuraikan dengan jelas dalam sebuah sebuah laporan baik secara tertulis atau online. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan sebuah usaha tidak melakukan laporan kegiatan modal diantaranya kelayakan bisnis, infrastruktur yang tidak terpenuhi, izin operasional yang susah di dapatkan.

Metode penyusunan laporan kegiatan penanaman modal, di tujukan untuk pembuatan laporan kegiatanyang berguna untuk memantau realisasi investasi produksi yang dilakukan secara berkala oleh perusahaan yang memberikan dana atau investor agar tidak terjadi penyelewengan dana.