Pelatihan Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas

Salah satu tujuan dibentuknya Polisi Pamong Praja adalah untuk menciptakan yang namanya Government Security and Good Government.

Karenanya, sebagai aparatur pemerintah daerah, Polisi Pamong Praja ini memiliki peran dan kedudukan yang luas, terutama dalam hal menciptakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai SDM Satpol PP maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Bidang SATPOL PP tentang Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD: Biaya Kegiatan Rp. 4.500.000,- / Peserta Fasilitas Bimtek / Diklat: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas / Souvenir 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@puslatnas.co.id

www.puslatnas.co.id

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Kewenangan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka memenuhi peran tersebut, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 yang tentang Satpol sudah menyebutkan secara spesifik, bahwasanya Polisi Pamong Praja ini memiliki beberapa kewenangan seperti yang ada di bawah ini.

1. Fasilitasi dan juga pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan kepada masyarakat
2. Melakukan tindakan administratif pada masyarakat, aparat maupun badan hukum yang melanggar perda
3. Menindak masyarakat, aparat maupun badan hukum yang melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

Dari tiga kewenangan Polisi Pamong Praja di atas, tidak perlu kita pertanyakan lagi peran Penegak Peraturan Daerah ini,

utamanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta efektif.

Tugas yang dibebankan pada anggota Polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan tersebut memang berat,

tetapi sangat diharapkan agar Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dengan selalu menampilkan profesionalisme.

Terutama ketika berhadapan dengan tantangan global serta perkembangan keadaan yang seolah semakin kacau dan semakin beragam saat ini.

Berbagai kewenangan yang dilimpahkan ke atas Polisi Pamong Praja juga cukup istimewa.

Tetapi, di balik keistimewaannya tersebut, diperlukan pemikiran yang jernih yang disokong oleh kesehatan dan kemampuan fisik yang bagus,

sehingga bisa menjadi aparat yang handal, supaya tugas-tugasnya di lapangan bisa dijalankan dengan baik.

Karena itu jugalah diharapkan agar Polisi Pamong Praja bisa memenuhi berbagai persyaratan tersebut, sehingga Peran serta Pamong Praja dalam Menciptakan

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berkualitas benar-benar tercapai.

Selain itu, Polisi Pamong Praja juga perlu mengupayakan fungsi pembinaan kepada masyarakat. Ini adalah salah satu langkah preventif penting yang perlu ditempuh supaya masyarakat bisa menjadi sadar akan hukum.

Tidak hanya sadar saja, tetapi juga memahami dengan baik mengenai pentingnya ketentraman dan ketertiban umum. Namun sayangnya, selalu ada potensi terjadi konflik saat penegakan hukum lebih ditonjolkan.

Kondisi ini juga lebih buruk dengan adanya anggapan miring terhadap sosok Polisi Pamong Praja yang terkesan arogan saat melakukan tugasnya. Tetapi, masyarakat juga tidak bisa disalahkan dengan adanya anggapan ini, karena sejauh ini masyarakat juga sering diperlihatkan aksi-aksi yang represif.

Apalagi dalam prakteknya sendiri, ada cukup banyak Polisi Pamong Praja yang melakukan perbuatan menyimpang, seperti melakukan tindak kekerasan pada warga miskin ketika melakukan penertiban atau penggusuran.

Dan ini memang benar-benar terjadi jika kita hendak menelusuri peristiwa-peristiwa berkaitan selama beberapa tahun ke belakang. Jadi berangkat dari kisah yang kelam tersebut, sangat diharapkan supaya personel Polisi Pamong Praja bisa mengerti perannya dengan baik sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.