PENERAPAN PERMENDAGRI NO 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

Penerapan PERMENDAGRI No 47 Tahun 2021 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, & Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan supaya pengelolaan Barang MIlik Daerah pada 3 aspek primer yaitu pembukuan, inventarisasi & pelaporan aset wilayah bisa dilaksanakan secara baik & tertib.

PERMENDAGRI NO 47 TAHUN 2021

Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh sehingga menghasilkan transaksi dan langkah-langkah penatausahaan aset daerah menjadi lebih teratur sesuai dokumen persyaratan berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 47 Tahun 2021.

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 ditandatangani 8 September 2021 & sudah disosialisasikan pada Pertemuan secara eksklusif dengan Kemendagri bersama akademisi & Pemda yang pelaksanaannya di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bersama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mengadakan Bimbingan Teknis Nasional tentang : PENERAPAN PERMENDAGRI NO 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH Pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD: Biaya Kegiatan Rp. 4.500.000,- / Peserta Fasilitas Bimtek / Diklat: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas / Souvenir 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@puslatnas.co.id

www.puslatnas.co.id

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, & Barang Milik Daerah (BMD), yg dimaksud menggunakan Barang Milik Daerah yg selanjutnya disingkat BMD merupakan seluruh barang yg dibeli atau diperoleh pada porto APBD atau dari berdasarkan perolehan lain yg absah.

Pengelola BMD yg selanjutnya diklaim Pengelola Barang merupakan pejabat yg berwenang & bertanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan BMD.

Pejabat Tata Usaha Barang merupakan ketua satuan kerja perangkat wilayah yg memiliki fungsi mengelola BMD menjadi pejabat pengelola keuangan wilayah. Pengguna Barang merupakan pejabat yg berwenang memakai BMD.

Kuasa Pengguna BMD yg selanjutnya diklaim Kuasa Pengguna Barang merupakan pimpinan unit kerja

atau pejabat yg ditunjuk sang Pengguna Barang buat memakai BMD yg berada pada bawah penguasaannya menggunakan sebaik-baiknya.

Pejabat Tata Usaha Pengguna Barang merupakan pejabat yg melaksanakan fungsi penatausahaan BMD Pengguna Barang. Pengelola Barang merupakan pejabat yg diserahi tugas menerima, menyimpan, menerbitkan, & menatausahakan BMD pada Pengelola Barang. Pengelola Barang Milik Pengguna merupakan jabatan fungsional generik yg diberi tugas menerima, menyimpan, menerbitkan, & mengadministrasikan BMD pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengelola Barang merupakan jabatan fungsional generik yg diserahi tugas menerima, menyimpan, menerbitkan, menatausahakan, & bertanggung jawab atas BMD pada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, & Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), mengungkapkan bahwa Obyek Pembukuan Inventarisasi & Pelaporan BMD mencakup:

Semua barang yg dimuntahkan atau diperoleh atas beban APBD & seluruh barang yg dari berdasarkan perolehan lain yg absah mencakup:

barang yg diperoleh berdasarkan hibah/sumbangan atau sejenisnya,

barang yg diperoleh menjadi aplikasi perjanjian/kontrak,

barang yg diperoleh sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan,

barang yg diperoleh menurut putusan pengadilan yg sudah memperoleh kekuatan aturan tetap,

barang yg diperoleh balik berdasarkan pelepasan penyertaan kapital Pemda, Obyek Pembukuan, Inventarisasi, & Pelaporan BMD diklasifikasikan sebagai: Aktiva Lancar berupa persediaan, Aktiva Tetap, mencakup: tanah, alat-alat & mesin, gedung & gedung, jalan, irigasi, & jaringan. Aset Tetap Lainnya & aset pada penyelesaian. Aset lainnya, termasuk kemitraan menggunakan pihak ketiga: Aset nir berwujud & Aset lainnya

Agar aplikasi penyusunan perda mengenai Barang Milik Daerah bisa dilaksanakan dengan hasil yang baik, maka diharapkan prosedur & mekanisme yg transparan sinkron terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku.