Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD RI)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD RI) adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengelola dan menyajikan data terkait dengan kegiatan pemerintahan daerah. Sistem ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

SIPD RI memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain:

1. Pengelolaan Data Pemerintahan: SIPD RI membantu dalam mengelola data dan informasi terkait dengan kegiatan pemerintahan daerah, seperti data penduduk, data keuangan, data perencanaan pembangunan, data pelayanan publik, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
2. Integrasi Sistem: Sistem ini berfungsi sebagai integrator untuk berbagai sistem yang digunakan dalam pemerintahan daerah, seperti sistem keuangan, sistem perencanaan, sistem pengawasan, dan lain sebagainya. Dengan adanya integrasi ini, data dan informasi dapat dipertukarkan secara efektif antar sistem, menghindari duplikasi data, dan memastikan konsistensi data di berbagai bidang pemerintahan.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya SIPD RI, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintahan lainnya. Data dan informasi yang terdapat dalam sistem ini dapat diakses oleh publik sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memantau penggunaan anggaran serta kegiatan pemerintahan.
4. Peningkatan Efisiensi Administrasi: Dengan menggunakan SIPD RI, proses administrasi pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efisien. Data dan informasi dapat diolah dan disajikan dengan cepat, meminimalkan waktu dan upaya yang dibutuhkan dalam proses administrasi pemerintahan. Hal ini juga dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

SIPD RI diimplementasikan di berbagai pemerintah daerah di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah secara keseluruhan. Sistem ini terus dikembangkan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pemerintah daerah.

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan mengadakan Bimtek untuk memperkuat pemahaman tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bimtek ini akan berfokus pada Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berdasarkan Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019. Bimtek ini akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD: Biaya Kegiatan Rp. 4.500.000,- / Peserta Fasilitas Bimtek / Diklat: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas / Souvenir 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@puslatnas.co.id

www.puslatnas.co.id

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Tujuan dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami dan mengelola sistem informasi pemerintahan daerah. Melalui Bimtek ini, diharapkan peserta akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya SIPD RI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Peserta juga akan diajak untuk mempelajari dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menerapkan SIPD RI sesuai dengan peraturan yang berlaku.