Strategi Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sektor Kesehatan Oleh BLU / BLUD Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021

Untuk kelangsungan suatu layanan kesehatan, Rumah Sakit (RS) seharusnya dapat menyediakan suatu sarana ataupun prasarana layanan kesehatan yang cepat dan multi guna. Kegiatan dimaksud perlu suatu tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa. Seiring dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU / BLUD dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, maka sangat diperlukan sinkronisasi terhadap tata kelola pengadaan sesuai praktek bisnis yang sehat.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 dijelaskan bahwa BLU / BLUD dapat dibebaskan sebagian ataupun seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang / Jasa (PBJ) pemerintah bila terdapat alasan efisiensi ataupun efektivitas.

Dalam hal BLU/D tersebut, berdasarkan Perpres 16/ 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, memberikan perlakuan khusus dalam pengadaan barang/ jasa untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang mana terdapat berbagai alasan efisiensi dan efektivitas, maka untuk itu BLU dimaksud dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) / Kepala Daerah untuk mendapatkan fleksibilitas sebagaimana diatur dalam PP No. 23 / 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dalam pasal no. 20 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 8 Tahun 2006 pasal 4 atau untuk daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 / 2007.

Berkaitan hal diatas, Pengelolaan pengadaan dalam regulasi pengadaan barang / jasa pada BLU/D seyogya nya semakin responsif dalam pelayanan yang semakin meningkat. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JAMKESNAS) yang semakin masif dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Fenomena yang terjadi, pasien yang harus “parkir” dulu di fasilitas lain sebelum mendapatkan ruang di bangsal perawatan yang semestinya. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi bahkan dimitigasi menggunakan pemanfaatan pengadaan melalui pengadaan BLU/D.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami akan mengadakan Diklat / Bimtek / Sosialisasi / Pelatihan tentang ”Strategi Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sektor Kesehatan Oleh BLU / BLUD Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang akan dilaksanakan pada :

Jadwal Bimtek dan Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD: Biaya Kegiatan Rp. 4.500.000,- / Peserta Fasilitas Bimtek / Diklat: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas / Souvenir 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@puslatnas.co.id

www.puslatnas.co.id

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "

Terobosan Dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang Baru Dalam salah satu pasal, peraturan pengadaan pengganti Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2015 (perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010), menyatakan bahwa peraturan pengadaan pemerintah akan dikecualikan terhadap:

1. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
2. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang akan dilaksanakan bedasarkan praktik bisnis yang telah mapan;
3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang telah diatur pada peraturan perundang- undangan lainnya;
4. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luaskepada masyarakat.

Baca juga :

1. Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Bimtek Sosialisasi Perpres Noomor 16 / 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Teknik serta Metode dalam Penyusunan HPS / OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
6. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
7. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
8. Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
9. Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
11. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender