Bimtek Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah

Banyaknya permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan kebijakan yang mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah untuk melakukan quality assurance terhadap perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan peran baru yang harus dijalankan oleh APIP. Sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan daerah APIP hanya berperan di sisi pelaksanaan dan pelaporan. Peran baru tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan

Proses perencanaan dan penganggaran selain harus memperhatikan berbagai prosedur normatif juga harus efektif dan efisien. Efektif berarti perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas program yang ditetapkan, sedangkan efisien berarti proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara konsisten dengan tidak terjadi duplikasi kegiatan yang dapat menghamburkan waktu dan biaya.

Regim perencanaan di daerah adalah perencanaan jangka menengah yang ditandai dengan integrasi horizontal dan vertikal dari berbagai kepentingan melalui forum stakeholder di tingkat kabupaten (kelompok perempuan, pemuda, kelompok bisnis dan LSM), dan perencanaan tahunan yang lebih fokus pada integrasi vertikal. perencanaan dan penganggaran tahunan yang didasarkan pada perencanaan di tingkat desa (Musbangdes) yang menghasilkan rencana pembangunan tingkat desa (RPTD). Pada perencanaan tingkat kecamatan (musrenbangcam/UDKP) perwakilan desa dan cabang dinas kecamatan dipertemukan untuk mencocokan program mereka.

Hasilnya tiap-tiap kecamatan menghasilkan rencana pembangunan tingkat kecamatan (RPTK) untuk diajukan ke tingkat kabupaten. RPTK kemudian diseleksi dan dikonsolidasi dalam forum Pra-Rakorbang dan Forum Rakorbang. Hasil Rakorbang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). Repetada kemudian, diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran daerah.

Untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran daerah maka, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema:

“Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah” Pada:

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD: Biaya Kegiatan Rp. 4.500.000,- / Peserta Fasilitas Bimtek / Diklat: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)  4. Seminar Kit 5. Tas / Souvenir 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi Peserta:    021-2244.3223

021-2244.3223

admin@puslatnas.co.id

www.puslatnas.co.id

"JADWAL / BIAYA (BIMTEK / DIKLAT / PELATIHAN) YANG TERCANTUM SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH "